Terima Ormas Katolik, Moeldoko Sepakat Kuatkan Nilai Kebangsaan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemerintah memandang serius persoalan berkembangnya paham radikalisme, terorisme, dan politik identitas di masyakarat, yang bahkan sudah menyusup luas ke lingkungan pendidikan, aparat sipil negara, dan bahkan kalangan TNI dan Polri.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, selalu bernada tinggi, bila membahas tentang isu radikalisme, terorisme dan politik identitas dan betul-betul serius menangani isu ini.

“Jangan sampai Indonesia berada pada ‘point of no return’ dan kita meninggalkan warisan yang buruk pada ada anak cucu kita,” kata Moeldoko saat menerima Forum Ormas Katolik di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jumat, 5 Juli 2019.

Mantan Panglima TNI ini juga menegaskan agar perlu mewaspadai berkembangnya paham-paham tersebut. Dan bekerja keras untuk melawannya lewat penekanan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.

“Ini situasi yang tak mudah. Menjaga demokrasi, tapi juga memperhatikan stabilitas agar tak kemudian jadi anarkis,” ujar Moeldoko.

Dalam pertemuann tersebut, ia menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas Katolik, yang giat mendengungkan nilai-nilai kebangsaan.

“Saya tidak sangsikan teman-teman ormas Katolik punya semangat luar biasa dalam hal ini. Mari tumbuhkan kesadaran bersama di tingkat antar rumput untuk memerangi kebangkitan politik identitas dan intoleransi,” kata Moeldoko.

Subiyanto dari Sekretariat Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia pun berharap agar lima tahun ke depan pemerintah tegas mengantisipasi kegiatan-kegiatan bernuansa radikalisme.

Sehingga pondasi dasar kehidupan berbangsa bernegara dan juga pembangunan Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju negara maju tidak diganggu oleh isu-isu ini.

Sementara itu, anggota presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Fibrisio Marbun menambahkan, PMKRI turut ambil bagian dalam menjaga keberagaman dan persatuan.

Melalui gerakan #Kita_Indonesia, PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat memegang teguh persatuan dan kesatuan.Topik lain dalam pertemuan ini yakni terkait pentingnya literasi kebangsaan, dukungan kepada pembentukan Badan Talenta Nasional, Badan Regulasi Nasional, Badan Riset Nasional serta harapan agar pemerintah mempersiapkan area industri UMKM yang kerap kesulitan mengakses regulasi.

Menanggapi hal ini, Moeldoko menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus Presiden Jokowi pada lima tahun ke depan sangat huge, luas dan komplek sekali tantangannya. Maka ia mengharapkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan mengoptimalkan SDM unggul di dalamnya. (Krisantus de Rosari Binsasi)

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini