MINEWS, JAKARTA – Pemerintah memandang serius persoalan berkembangnya paham radikalisme, terorisme, dan politik identitas di masyakarat, yang bahkan sudah menyusup luas ke lingkungan pendidikan, aparat sipil negara, dan bahkan kalangan TNI dan Polri.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, selalu bernada tinggi, bila membahas tentang isu radikalisme, terorisme dan politik identitas dan betul-betul serius menangani isu ini.
“Jangan sampai Indonesia berada pada ‘point of no return’ dan kita meninggalkan warisan yang buruk pada ada anak cucu kita,†kata Moeldoko saat menerima Forum Ormas Katolik di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jumat, 5 Juli 2019.
Mantan Panglima TNI ini juga menegaskan agar perlu mewaspadai berkembangnya paham-paham tersebut. Dan bekerja keras untuk melawannya lewat penekanan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“Ini situasi yang tak mudah. Menjaga demokrasi, tapi juga memperhatikan stabilitas agar tak kemudian jadi anarkis,†ujar Moeldoko.
Dalam pertemuann tersebut, ia menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas Katolik, yang giat mendengungkan nilai-nilai kebangsaan.
“Saya tidak sangsikan teman-teman ormas Katolik punya semangat luar biasa dalam hal ini. Mari tumbuhkan kesadaran bersama di tingkat antar rumput untuk memerangi kebangkitan politik identitas dan intoleransi,†kata Moeldoko.
Subiyanto dari Sekretariat Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia pun berharap agar lima tahun ke depan pemerintah tegas mengantisipasi kegiatan-kegiatan bernuansa radikalisme.
Sehingga pondasi dasar kehidupan berbangsa bernegara dan juga pembangunan Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju negara maju tidak diganggu oleh isu-isu ini.
Sementara itu, anggota presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Fibrisio Marbun menambahkan, PMKRI turut ambil bagian dalam menjaga keberagaman dan persatuan.
Melalui gerakan #Kita_Indonesia, PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat memegang teguh persatuan dan kesatuan.Topik lain dalam pertemuan ini yakni terkait pentingnya literasi kebangsaan, dukungan kepada pembentukan Badan Talenta Nasional, Badan Regulasi Nasional, Badan Riset Nasional serta harapan agar pemerintah mempersiapkan area industri UMKM yang kerap kesulitan mengakses regulasi.
Menanggapi hal ini, Moeldoko menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus Presiden Jokowi pada lima tahun ke depan sangat huge, luas dan komplek sekali tantangannya. Maka ia mengharapkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan mengoptimalkan SDM unggul di dalamnya. (Krisantus de Rosari Binsasi)
