Kans Ganjar Gantikan Megawati jadi Ketum PDIP Besar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Hal iti berdasarkan hasil Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby.

“Jika Ganjar yang jadi queen maker Megawati kemudian dicapreskan oleh PDIP dan akhirnya terpilih sebagai presiden di 2024 maka yang pertama jadi PR adalah potensi Ganjar menjadi ketua umum PDIP berikutnya,” katanya, Kamis 17 Juni 2021.

Adjie mengatakan Ganjar bukanlah orang baru di PDIP yang berbeda dengan Jokowi ketika diusung PDIP di Pilpres 2014. Kata dia, Jokowi hanyalah kader tetapi bukan orang struktural PDIP.

“Ganjar adalah kader PDIP yang sudah lama masuk ke dalam struktur partai, dua kali menjadi anggota DPR RI dari PDIP dan bahkan menjadi Gubernur PDIP di Jawa Tengah sehingga memang potensi Ganjar menjadi ketua umum berikutnya di PDIP besar,” katanya.

Adjie menyadari banyak kader di internal PDIP masih berharap Megawati masih memimpin partai banteng beberapa tahun kedepan. Tetapi, kata dia, Megawati tidak bisa melawan usianya sendiri.

“Saat ini beliau sudah berusia 74 tahun artinya 10 tahun kedepan sudah 84 tahun, Ibu Mega memang menjadi tokoh sentral di PDIP namun usia juga membatasi beliau untuk melakukan konsolidasi atau kerja politik partai, sehingga ada potensi mau tidak mau harus ada regenerasi di tubuh PDIP,” katanya.

Sehingga, ketika Ganjar menjadi pilihan capres PDIP dari queen maker Megawati dan akhirnya terpilih jadi Presiden 2024, maka potensi Ganjar memimpin PDIP tidak bisa diabaikan.

“Pertanyaan politisnya adalah apakah bersedia Ibu Mega atau Mba Puan memberikan atau trah Soekarnonya hilang dan digantikan tokoh lain diluar trah Bung Karno,” katanya.

Lebih lanjut, Adjie melanjutkan, elektabilitas Ganjar memiliki potensi lebih besar jadi capres 2024 dari PDIP ketimbang Puan. Namun, semuanya kembali dari keputusan queen maker Megawati Soekarnoputri.

“Data survei kita di bulan Juni 2021 menunjukkan tingkat popularitas Ganjar itu masih di 59 persen walaupun berbeda dua poin dengan Puan yaitu 61 persen, namun elektabilitas Ganjar jauh di atas Puan, saat ini Ganjar memiliki elektabilitas di angka 15,5 persen, sementara Puan di angka dua persen,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini