Netanyahu Tuduh Pemerintahan Koalisi Lakukan Kecurangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, YERUSALEM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, pemerintahan koalisi yang baru dibentuk dan siap menggulingkannya adalah hasil dari kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah demokrasi.

Netanyahu yang telah menjabat Perdana Menteri Israel selama 12 tahun itu membuat tuduhan besar-besaran saat Kepala Keamanan Domestik Israel memberi peringatan secara terbuka mengenai prospek kekerasan politik.

“Kami menyaksikan kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah negara ini, menurut pendapat saya dalam sejarah demokrasi mana pun,” tegas Netanyahu dalam komentarnya kepada legislator dari partai sayap kanannya, Likud, melansir Reuters, Senin, 7 Juni 2021.

“Kami, teman-teman saya dan saya di Likud, kami akan dengan keras menentang pembentukan pemerintah penipuan dan penyerahan yang berbahaya ini. Dan jika, Tuhan melarang, itu didirikan, kami akan menurunkannya dengan sangat cepat,” tegasnya.

Netanyahu memfokuskan tuduhannya pada janji kampanye yang dilanggar Bennett. Di mana sebelumnya Bennett telah berjanji untuk tidak bermitra dengan partai-partai sayap kiri, tengah, dan Arab, namun fakta di lapangan justru sebaliknya.

Beberapa jam setelah komentar tersebut, Naftali Bennett –seorang nasionalis yang akan menduduki posisi Perdana Menteri Israel, meminta Netanyahu untuk menerima kenyataan bahwa setiap orang berhak menduduki posisi tersebut.

Pada Rabu (2/6), Bennett mengumumkan dengan pemimpin oposisi Yair Lapid bahwa mereka telah membentuk koalisi pemerintahan dengan dukungan faksi dari seluruh spektrum politik setelah pemilihan umum yang dilaksanakan pada 23 Maret.

“Lepaskan. Biarkan negara bergerak maju,” kata Bennett, menyampaikan sambutannya kepada Netanyahu, yang telah menjabat sejak 2009.

“Tuan Netanyahu, jangan tinggalkan bumi hangus di belakang Anda. Kami semua, seluruh bangsa, ingin untuk mengingat kebaikan yang Anda lakukan selama pelayanan Anda,” sambungnya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukung Komitmen Presiden Prabowo Jaga Semangat Reformasi dan Bersihkan Birokrasi

Oleh: Maya Paramitha)*Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola pemerintahan, penegakanhukum, hingga penguatan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Komitmentersebut menunjukkan bahwa reformasi bukan hanya dipahami sebagai perubahanadministratif, melainkan upaya besar untuk membangun institusi negara yang profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Agenda reformasi yang diusung Presiden Prabowo juga dipandang sebagai langkahpenting untuk memastikan birokrasi negara mampu bergerak lebih adaptifmenghadapi tantangan global. Di tengah persaingan ekonomi internasional, perkembangan teknologi digital, hingga ancaman kejahatan transnasional, negara membutuhkan institusi yang kuat, responsif, dan mampu bekerja secara efektif. Karena itu, reformasi kelembagaan tidak hanya relevan bagi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saingnasional.Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri, menyampaikan bahwavisi Presiden Prabowo tidak terbatas pada pembenahan satu institusi semata, melainkan mencakup seluruh lembaga negara agar mampu bekerja secara efektifdan selaras dengan prinsip demokrasi modern. Pendekatan yang menyeluruhtersebut dinilai penting untuk memastikan reformasi berjalan sistemik dan tidakberhenti pada perubahan parsial.Menurutnya, pembaruan kelembagaan harus diarahkan untuk memperkuat kualitaspelayanan publik sekaligus menjaga supremasi sipil sebagai fondasi utama negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap institusi negara dituntutbekerja secara profesional, tunduk pada hukum, serta menjunjung tinggikepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu. Supremasi sipilmenjadi elemen penting agar seluruh kebijakan negara tetap berjalan sesuai amanatkonstitusi dan prinsip demokrasi yang menjamin hak-hak masyarakat.Semangat reformasi juga berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan. PemerintahanPresiden Prabowo dipandang memiliki tekad kuat untuk memperkuat sistempengawasan, meningkatkan transparansi birokrasi, dan menutup celahpenyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Upaya tersebut menjadi penting karena korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.Dalam konteks tersebut, reformasi kelembagaan bukan hanya menyentuh aspekstruktur organisasi, tetapi juga menyasar budaya kerja aparatur negara. Integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi nilai utama yang harus diperkuat agar setiap institusi mampu menjalankan mandat konstitusional secara optimal. Tanpaperubahan budaya birokrasi,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini