Usulan Jokowi Tentang Maskapai Asing Masuk RI, KPPU: Harga Tiket akan Murah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, setuju dengan rencana pemerintah mengajak masuk maskapai asing untuk penerbangan domestik.

Diketahui, saat ini pemerintah sedang mengkaji peluang tersebut. Langkah ini diambil agar pemain di bisnis penerbangan Indonesia lebih banyak sehingga terjadi kompetisi yang ujungnya bisa memangkas harga tiket pesawat.

“Saat ini hanya dua pengusaha tentu tanpa mereka kerja sama pun akan ada koordinasi secara independen sehingga itu tidak akan tercipta persaingan secara sehat, sangat sulit,” kata Kurnia, belum lama ini.

Selain itu kehadiran pemain baru di industri penerbangan, menurut Kurnia, akan menciptakan persaingan sehat dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Salah satunya harga tiket pesawat bisa lebih murah.

“Kalau ada persaingan kemungkinan besar harga akan lebih murah. Kalau ada persaingan, dengan itu maka pelaku usaha kan berusaha merebut konsumen. Bagaimana caranya? Bisa dengan harga yang lebih murah. Selain itu mungkin servis lebih bagus atau inovasi,” katanya.

Meski mendukung saran memasukkan maskapai asing ke dalam industri penerbangan, Kurnia Toha menegaskan maskapai lokal tetap harus menjadi mayoritas.

“Apakah dalam negeri maupun luar negeri, itu kebijakan pemerintah. Kalau ditanya dalam negeri, ya pasti kita ingin maskapai dalam negeri yang harusnya lebih banyak,” katanya.

Usulan memasukkan maskapai asing ke Indonesia bergulir setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan membuka kesempatan maskapai asing bisa masuk Indonesia.

Senada dengan Jokowi, Budi Karya memandang saran tersebut cukup bagus. Pasalnya, dengan bertambahnya pemain maka industri penerbangan bisa bersaing lebih baik.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini