MATA INDONESIA, WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Joe Biden memberikan 235 juta dolar AS kepada Palestina. Amerika Serikat memulai kembali pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung pengungsi dan memulihkan bantuan lain sempat dihentikan oleh Presiden Donald Trump.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengungkapkan bahwa paket tersebut, termasuk bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan pembangunan. Dikatakannya bahwa ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan antara AS dengan Palestina yang hampir runtuh selama masa jabatan Trump.
Ini menandai langkah paling signifikan Presiden Joe Biden sejak menjabat pada 20 Januari untuk menepati janjinya, yakni membatalkan beberapa bagian dari pendekatan Trump yang dikecam warga Palestina, lantaran sangat mendukung Israel.
Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump memblokir hampir semua bantuan setelah memutuskan hubungan dengan Otoritas Palestina pada 2018. Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk memaksa Palestina bernegosiasi dan mengakui kedaulatan Israel.
Pemotongan bantuan tersebut terjadi setelah para pemimpin Palestina memutuskan untuk memboikot upaya perdamaian pemerintahan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv –yang mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade.
Ini termasuk mencabut dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA), yang memberikan bantuan dan layanan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Tepi Barat yang diduduki, Jalur Gaza, dan di seluruh Timur Tengah.
“Amerika Serikat dengan senang hati mengumumkan bahwa, bekerja sama dengan Kongres, kami berencana untuk memulai kembali bantuan ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan AS untuk rakyat Palestina,” kata Joe Biden, melansir Reuters, Kamis, 9 April 2021.
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik komitmen Presiden Biden untuk solusi dua negara serta bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, Duta Besar Israel untuk AS, Gilad Erdan mengkritik pembaruan pendanaan untuk UNRWA dan mengatakan bahwa hal tersebut memicu hasutan anti-israel dan aktivitas anti-Semit.
“Kami percaya bahwa badan PBB untuk apa yang disebut pengungsi ini seharusnya tidak ada dalam format saat ini,” kata Gilad Erdan dalam sebuah video yang diunggah di Twitter.
