MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua, Alex Silo Karno Doga dan Ketua Lembaga Masyarat Adat (LMA) Jayawijaya, Karlos Huby mengatakan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan solusi terbaik.
Masyarakat yang berdomisili di sekitar perbatasan Papua Nugini, Kampung Skouw Sae Jayapura tegas mendukung Otsus jilid II. Masyarakat di wilayah ini percaya bahwa dana Otsus dapat meningkatkan kemajuan di Bumi Cenderawasih.
“Saya Aser Lanta, tokoh masyarakat Skouw Sae beserta seluruh masyarakat Skouw Awe siap mendukung Otsus jilid II untuk kemajuan Papua,” tegas Aser.
Sebagai catatan, pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat telah berjalan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Regulasi itu kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008 yang sekaligus menjadi payung hukum bagi otsus. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa dana otonomi khusus Papua dan dihitung sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlaku selama 20 tahun.
Sesuai dengan amanat UU, alokasi dana Otsus provinsi Papua setara dengan dua persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) Nasional. Dana Otsus dianggarkan guna mendukung pelaksanaan otonomi khusus terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, dana Otsus juga diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Jumlah dana Otsus yang digelontorkan pemerintah untuk dua provinsi tersebut mencapai Rp94,24 triliun sejak 2002 sampai 2020. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.
Adapun Wakil Ketua DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Papua Barat, Yafet Valentine Wain mengungkapkan hal serupa. Dikatakannya, sebelum Otsus hadir, banyak terjadi kendala di wilayah yang berada di ujung timur Indonesia.
“Sebelum Otsus di tanah Papua, kita lihat banyak hal yang menjadi kendala. Terutama dengan berbagai regulasi, penerimaan CPNS, TNI/Polri, bahkan infrastruktur yang tidak terlalu berjalan sebagaimana yang diharapkan,” ungkap Yafet Valentine Wain.