MATA INDONESIA, JAKARTA – Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto mengatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menggunakan cara-cara teroris untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.
“KKB sebenarnya kelompok separatis yang menggunakan cara-cara teroris. Apa yang mereka lakukan, seperti penembakan, pembunuhan, dan penyanderaan tak lain bertujuan untuk memisahkan diri,” kata Sri Yunanto kepada Mata Indonesia, Kamis, 18 Maret 2021.
Indonesia, kata Sri Yunanto, sejatinya telah menggunakan berbagai cara untuk meminimalisir dan meredam berbagai organisasi separatis yang berada di Bumi Cendrawasih.
“Untuk kasus Papua, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kesejahteraan. Di mana pemerintah pusat menetapkan dana otsus (otonomi khusus) di Papua. Dengan Pak Presiden Jokowi membangun infrastruktur, juga fokus pada kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.
“Selain itu hanya Papua yang pemimpin atau kepala daerahnya asli orang sana. Papua juga dibolehkan mendirikan partai politik lokal,” katanya.
Sri Yusnanto menambahkan, Indonesia tak membutuhkan bantuan ataupun kekuatan asing untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Tanah Papua. Menurutnya, Indonesia memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan konflik di Papua baik secara politik maupun ekonomi.
Sebagai catatan, Pemerintah Indonesia menetapkan dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021) sebesar 7,8 triliun Rupiah. Jumlah ini meningkat dari APBN Perubahan 2020, senilai 7,6 triliun Rupiah.
Hal ini tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2021. Bukan hanya itu, akan dialokasikan pula Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar 4,3 triliun Rupiah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut.
Angka 4,3 triliun Rupiah yang dialokasikan untuk DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan usulan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua.