MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Usai menggulingkan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, Junta Militer Myanmar memblokir jejaring sosial, Facebook setidaknya hingga Minggu (7/2). Hal ini dilakukan demi meredam penyebaran informasi dan perlawanan sejumlah pihak terhadap militer Myanmar.
Sebagaimana diketahui, di Myanmar penentangan terhadap junta militer muncul dengan sangat kuat di jejaring sosial Facebook. Maklum saja, pasalnya hampir sebagian besar warga Myanmar menggunakan Facebook.
Halaman pembangkangan sipil baru telah memperoleh hampir 200 ribu pengikut dan dukungan, bahkan dari selebriti Burma pada hari-hari setelah kudeta, sementara tagar terkait kudeta digunakan jutaan kali.
“Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar) melihat Facebook sebagai musuh internet mereka karena itu adalah saluran komunikasi yang dominan di negara ini, dan telah bermusuhan dengan militer,” kata Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Ohil Robertson, melansir Reuters, Jumat, 5 Februari 2021.
“Karena orang-orang Burma bergerak cepat ke dunia maya untuk mengorganisir kampanye pembangkangan sipil yang besar-besaran. Maka menutup akses (internet) menjadi prioritas utama,” sambungnya.
Sementara seorang juru bicara perusahaan pada Kamis (4/2) mendesak otoritas Myanmar untuk segera memulihkan akses ke Facebook dan WhatsApp untuk 54 juta penduduk negara itu.
Facebook harus memutuskan bagaimana memainkan keseimbangan yang rumit dalam melindungi politisi dan aktivis demokratis versus bekerja sama dengan rezim baru untuk memulihkan layanan – sebuah contoh yang sangat akut dari dilema politik yang dihadapi perusahaan di seluruh dunia.
Di Myanmar, Facebook dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis, serta melawan militer setelah mendapat kecaman dunia internasional.
Pada 2018, Facebook menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan oleh anggota militer untuk perilaku tidak autentik yang terkoordinasi.
Menjelang pemilihan Myanmar November 2020, Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan dari 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer yang telah memposting konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.
