Auto Tobat! Gandeng BNPT, Mantan Teroris Ini Dirikan Pondok Pesantren Unik

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Tak semua mantan teroris bakal mengulangi perbuatan radikalnya lagi. Seperti yang dilakukan Khairul Ghazali alias Abu Ahmad Yasin, yang sempat divonis enam tahun atas tindak pidana perampokan Bank CIMB Niaga pada Agustus 2010 silam.

Ghazali justru kembali ke mengabdi untuk NKRI dengan mendirikan pondok Al-Hidayah. Pondok pesantren ini termasuk satu model pondok pesantren yang terbilang unik di daerah Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah setempat, tujuan Ghazali mendirikan pesantren ini untuk memutus mata rantai paham radikalisasi. Di sana, ia ingin membimbing anak-anak mantan terorisme yang kerap menjadi korban atas perbuatan keji yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

“Melihat banyaknya anak-anak eks teroris yang tidak sekolah atau putus sekolah bahkan menjadi buruh anak, tentunya ini membahayakan karena mereka bisa jadi mengikuti jejak langkah orang tuanya yang salah,” kata Ghazali di Deli Serdang, Rabu 8 Mei 2019.

Pada awal memulai pesantren ini, Ghazali mengaku mendapatkan tantangan datang dari masyarakat setempat. Banyak dari mereka yang curiga dengan didirikannya pesantren yang menampung anak-anak mantan teroris tersebut.

Untungnya, saat memulai tahun pertama, dirinya didukung dan diberikan support oleh pihak keamanan dan negara dalam hal ini oleh BNPT (badan Nasional penanggulangan teroris). “BNPT pun langsung tertarik dengan ide-de yang kita buat, sehingga mereka membantu dengan sepenuhnya termasuk membangunkan kelas dan masjid,” kata dia.

Pondok pesantren ini hanya memiliki 25 orang santri yang merupakan anak dari eks teroris. Ditambah 6 orang anak dari masyarakat sekitar.

“Mereka sengaja kita campur tujuannya untuk pembauran agar anak anak ini tidak terstimalisasi dan tidak ada diskriminasi dalam pendidikan sehingga mereka berbaur dengan anak anak lainnya,” kata dia.

Terkait proses belajar maupun sistem pendidikan di pondok pesantren ini, Ghazali mengaku sama saja dengan sistem pendidikan di sekolah-sekolah lainnya yang berbasis kurikulum dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag).

Hanya saja terdapat pelajaran tambahan yaitu Deradikalisasi dan Trauma Helling Centre. Pelajaran tambahan ini bertujuan untuk menghilangkan memori ingatan anak-anak eks teroris tersebut terhadap kekerasan pasca penangkapan orang tua mereka.

“Ada juga orang tua mereka yang dibunuh, ada yang masuk penjara dan lain sebagainya. Sehingga sudah terpapar dengan paham radikal, dengan kekerasan dan dengan jihad yang salah, nah ini yang kita luruskan,” ujarnya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini