Soal Nagorno-Karabakh, Presiden Armenia Temui Pemimpin Nato dan Uni Eropa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Armenia, Armen Sarkissian telah berangkat ke Brussels, Belgia untuk membahas konflik Nagorno-Karabakh dengan pejabat Nato dan Uni Eropa.

Selama kunjungan kerjanya ke Brussels, Sarkissian akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, melansir Reuters, Kamis, 22 Oktober 2020.

Armenia berharap para pemimpin NATO dan Uni Eropa untuk melakukan “segala kemungkinan” untuk menghentikan pertempuran dan untuk “menghidupkan” kembali kesepakatan gencatan senjata.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Armenia, Zohrab Mnatsakanyan dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo di Washington, AS guna membahas upaya perdamaian dengan pihak Azerbaijan.

Sebagaiamana diketahui, baik Armenia maupun Azerbaijan tengah saling serang. Otoritas Armenia mengatakan, Stepanakert, ibu kota Nagorno-Karabakh, wilayah yang menjadi sengketa kedua negara telah dibom. Sementara Azerbaijan mengklaim, kota terbesar kedua di negara itu, Ginja telah luluh lantak akibat serangan yang dilancarkan Armenia.

Sejak berabad-abad lamanya, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan yang sama-sama mendiami tanah Kaukasus Selatan ini bersitegang. Dunia internasional mengakui wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Republik Azerbaijan. Akan tetapi, mayoritas dari penduduk di wilayah Nagorno-Karabakh merupakan etnis Armenia.

Terbaru, Yerevan mengabarkan bahwa sebanyak 772 tentara Armenia dan 36 warga sipil turut menjadi korban dalam peperangan tersebut. Sementara Baku juga mengabarkan sebanyak 63 warga sipil meninggal dunia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tindakan OPM Semakin Keji, Negara Tegaskan Tidak Akan Kalah Lawan Pemberontak

Organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak melancarkan aksi kekejaman yang semakin keji. Maka dari itu, negara harus tegas untuk tidak...
- Advertisement -

Baca berita yang ini