Home News UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Kepastian Status PKWT Menuju Karyawan Tetap

UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Kepastian Status PKWT Menuju Karyawan Tetap

0

MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah memperkuat kepastian status dan perlindungan pekerja kontrak melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan jaminan hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk memperoleh perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap apabila perusahaan melanggar ketentuan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian bagi pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan perubahan status pekerja dapat berlaku demi hukum apabila pemberi kerja tidak memenuhi kesepakatan kontrak. Ketentuan tersebut berlaku ketika pekerja menjalankan pekerjaan di luar kesepakatan dan masa kerjanya telah melewati batas yang ditentukan.

“Kemudian, katanya ada frasa demi hukum? Betul. Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT, kemudian pemberi kerjanya ingkar, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT,” ujar Indah Anggoro Putri.

Ketentuan tersebut memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja agar pelaksanaan kontrak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengalihan pengawas dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat paling lambat dua tahun diharapkan memastikan penerapan aturan berjalan konsisten di seluruh wilayah.

“Jadi, artinya Kementerian Ketenagakerjaan akan mengambil alih semua pengawas-pengawas ketenagakerjaan di daerah paling lambat dua tahun,” sambung Indah.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan undang-undang tersebut memberikan acuan bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja dalam memahami hak, kewajiban, serta perlindungan yang berlaku dalam hubungan kerja.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli.

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 23 bab dan 313 pasal yang mengatur hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, pemutusan hubungan kerja, hingga dana cadangan pesangon. Regulasi ini disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Penerapannya diharapkan memperkuat kepastian status pekerja PKWT, mendorong kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian kerja, serta mewujudkan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan. (*)

Exit mobile version