Ilustrasi Pemilu 2019
Ilustrasi Pemilu 2019

MINEWS, JAKARTA – Ratusan petugas Pemilu 2019 memberikan ‘tumbal’ nyawa pada hari pencoblosan 17 April lalu. Supaya tragedi tersebut terjadi lagi, pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden ke depannya sebaiknya dipisah.

Usulan itu disampaikan untuk mengantisipasi terjadinya ratusan KPPS yang meninggal akibat kelelahan. “Sebab tingkat kerumitan secara teknis pelaksanaan hingga pemungutan suara menjadi salah satu pertimbangan untuk mengevaluasi sistem pemilu serentak ini,” kata Karyono, di Jakarta, Jumat 26 April 2019.

Perlu diketahui, korban meninggal selama pelaksanaan Pemilu 2019 banyak dari kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan data KPU, tercatat ada 230 orang wafat dan 1.730 menderita sakit.

Untuk itu, kata dia, ada tiga pendapat yang dominan muncul terkait wacana perubahan sistem pemilu ini. Pertama, mengurangi “presidential threshold”, tetapi memisahkan kembali Pileg dan Pilpres untuk Pemilu selanjutnya.

Pendapat kedua, mengurangi “presidential threshold” tanpa mengubah sistem Pemilu serentak atau masih sama seperti tahun ini, yaitu menggunakan perolehan suara Pileg sebelumnya. Dan ketiga, menghapus “presidential threshold” secara total.

“Saya lebih sepakat apabila presidential threshold sedikit dikurangi. Yang terpenting, Pileg dan Pilpres kembali dipisah karena presidential threshold masih diperlukan agar pemerintahan memiliki dukungan parlemen yang kuat,” kata Karyono.

Hal itu, tambah Direktur IPI ini, mutlak diperlukan agar pemerintahan berjalan efektif. Asalkan, ambang batas parlemen jangan lagi dibuat terlalu besar.

Ia pun mengaku setuju jika PT dikurangi saja. Sebab bila dihapus total atau nol persen, bakal menjadi ultra-liberal.

“Jumlah PT sekitar 10 – 15 persen itu masih bisa menghadirkan calon alternatif. Karena untuk memperkuat sistem presidensial juga. Pemerintah mau tidak mau kan juga butuh dukungan parlemen. Sebab, jika seandainya PT 0 persen, lalu yang terpilih adalah kandidat yang tidak memiliki dukungan politik yang cukup kuat di parlemen maka bisa berpotensi menimbulkan pemerintahan yang lemah,” ujarnya.