News
Updated:

Sekolah Rakyat Diperkuat dengan Langkah Tegas demi Transparansi

Davina G
Davina G
2
2
0
Baca Juga
Davina G
Davina G

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah memperketat sistem pengawasan Program Sekolah Rakyat sepanjang tahun 2026 demi menjamin tata kelola yang bersih dan akuntabel. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan program yang telah berjalan, sekaligus memastikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyelewengan.

Pemerintah menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, tata kelola program terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang terhadap praktik korupsi, titipan, maupun manipulasi data dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa proses seleksi peserta didik dilakukan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan pendidikan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Mekanisme pengawasan diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai bahwa pengawasan menyeluruh menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas program dan memastikan anggaran negara digunakan secara tepat.

“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” katanya.

Penguatan pengawasan juga dilakukan terhadap proses pengadaan perlengkapan sekolah yang sempat menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan bahwa setiap tahapan pengadaan akan diawasi secara transparan dan akuntabel agar kualitas barang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tidak merugikan negara.

Sementara, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menyampaikan bahwa investigasi dan audit internal dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Agus Jabo Priyono.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga terus memperkuat kualitas pendidikan dalam program Sekolah Rakyat melalui penyediaan tenaga pengajar berkualitas dan sistem pembelajaran yang inklusif. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang diterima siswa.

Berita Sebelumnya
Sekolah Rakyat dan Komitmen Pencegahan Korupsi Sejak Awal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Sekolah Rakyat dan Komitmen Pencegahan Korupsi Sejak Awal

*) Oleh: Aditya NugrohoProgram Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluasakses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat miskin sertakelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintahdalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataanpendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadikebijakan pendidikan semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membukapeluang mobilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secaraberkelanjutan.Pemerintah terus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melaluipenguatan tata kelola, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, serta pengawasanyang akuntabel dan transparan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggarannegara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, mulai daripeningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan karakter, hingga penciptaangenerasi muda yang berdaya saing. Dengan dukungan pengawasan yang baik dan sinergi seluruh pihak, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasikuat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mempercepat pembangunanmanusia Indonesia yang maju dan berkeadilan.Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh menjadikunci agar program strategis pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapananggaran, tetapi juga mampu menghadirkan layanan dan fasilitas pendidikanberkualitas bagi masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen kuatpemerintah dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap program sosial berjalanefektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam konteksProgram Sekolah Rakyat, penguatan tata kelola dan pemetaan risiko sejak awalmenjadi langkah penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligusmemperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintahdalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sumberdaya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di berbagaidaerah. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya menyediakanfasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial bagigenerasi muda agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkankualitas hidup mereka di masa depan.Perhatian KPK terhadap informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan negara kini semakin responsif dan preventif. Klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik menjadi bagiandari upaya menjaga transparansi serta memastikan masyarakat memperolehinformasi yang utuh dan proporsional. Pendekatan terbuka seperti ini mencerminkansemangat pemerintahan yang akuntabel dan modern, di mana pengawasandijalankan sebagai instrumen penyempurnaan kebijakan demi kepentinganmasyarakat luas. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Penjelasan tersebutmenjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menjaga pemahaman publik agar tidak muncul persepsi yang keliru terhadap pengelolaan Program Sekolah Rakyat. Transparansi informasi seperti ini penting untuk memperkuat kredibilitas program sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Komitmen Kementerian Sosial membuka ruang pengawasan dan pendampingan dariKPK juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mendorong budaya birokrasi yang semakin profesional, terbuka, dan berintegritas. Kolaborasi antarlembagamemperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa program sosial berskala besarmemerlukan pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengawasan yang terintegrasi, kualitas program dapat terus dijaga sehinggamanfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, khususnyaanak-anak dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan dukungan negara dalam memperoleh pendidikan yang layak.Di sisi lain, perhatian Wakil Ketua KPK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini