Headline
Updated:

Presiden Prabowo Perkuat Pertahanan Nasional melalui Modernisasi Alutsista

Davina G
Davina G
6
6
0
Baca Juga
Davina G
Davina G

Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui langkah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan pertahanan menjadi syarat utama menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden usai penyerahan sejumlah alutsista strategis di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/05/2026).

Dalam agenda tersebut, pemerintah resmi menyerahkan enam pesawat tempur multirole Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu rudal Meteor, enam smart weapon Hammer, serta satu radar GCI GM403 untuk memperkuat postur pertahanan udara nasional.

“Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, pembangunan kekuatan pertahanan bukan ditujukan untuk kepentingan ofensif, melainkan sebagai langkah penangkal atau deterrent agar Indonesia mampu menjaga wilayah dan kepentingan nasionalnya secara mandiri.

Di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, setiap negara dinilai perlu memiliki sistem pertahanan yang kuat dan siap menghadapi berbagai potensi ancaman.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Presiden juga menekankan bahwa pertahanan yang kuat menjadi fondasi penting bagi stabilitas nasional dan keberlangsungan pembangunan.

Dengan kemampuan pertahanan yang modern dan terintegrasi, Indonesia dinilai akan semakin mampu menjaga kedaulatan wilayah udara, laut, dan daratan secara optimal.

“Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” tutur Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut modernisasi alutsista merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Presiden Prabowo yang telah dibangun sejak menjabat Menteri Pertahanan dan kini diperkuat dalam kepemimpinannya sebagai kepala negara.

“Langit Indonesia harus aman, kedaulatan tidak bisa ditawar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista,” kata Teddy.

Ia menjelaskan, tambahan kekuatan pertahanan tersebut mencakup enam pesawat tempur Dassault Rafale dari total 42 unit pesanan, dua pesawat Airbus A400M MRTT, enam pesawat jet transport Falcon 8X, radar Ground Control Interceptor (GCI) Thales, rudal udara jarak jauh Meteor, hingga smart bomb Hammer.

“Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi,” ujarnya.

Berita Sebelumnya
Sekolah Rakyat Didorong Tetap Bersih melalui Pengawasan dan Transparansi
Berita Selanjutnya
Sekolah Rakyat dan Komitmen Pencegahan Korupsi Sejak Awal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Sekolah Rakyat dan Komitmen Pencegahan Korupsi Sejak Awal

*) Oleh: Aditya NugrohoProgram Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluasakses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat miskin sertakelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintahdalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataanpendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadikebijakan pendidikan semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membukapeluang mobilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secaraberkelanjutan.Pemerintah terus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melaluipenguatan tata kelola, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, serta pengawasanyang akuntabel dan transparan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggarannegara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, mulai daripeningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan karakter, hingga penciptaangenerasi muda yang berdaya saing. Dengan dukungan pengawasan yang baik dan sinergi seluruh pihak, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasikuat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mempercepat pembangunanmanusia Indonesia yang maju dan berkeadilan.Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh menjadikunci agar program strategis pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapananggaran, tetapi juga mampu menghadirkan layanan dan fasilitas pendidikanberkualitas bagi masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen kuatpemerintah dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap program sosial berjalanefektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam konteksProgram Sekolah Rakyat, penguatan tata kelola dan pemetaan risiko sejak awalmenjadi langkah penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligusmemperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintahdalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sumberdaya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di berbagaidaerah. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya menyediakanfasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial bagigenerasi muda agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkankualitas hidup mereka di masa depan.Perhatian KPK terhadap informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan negara kini semakin responsif dan preventif. Klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik menjadi bagiandari upaya menjaga transparansi serta memastikan masyarakat memperolehinformasi yang utuh dan proporsional. Pendekatan terbuka seperti ini mencerminkansemangat pemerintahan yang akuntabel dan modern, di mana pengawasandijalankan sebagai instrumen penyempurnaan kebijakan demi kepentinganmasyarakat luas. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Penjelasan tersebutmenjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menjaga pemahaman publik agar tidak muncul persepsi yang keliru terhadap pengelolaan Program Sekolah Rakyat. Transparansi informasi seperti ini penting untuk memperkuat kredibilitas program sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Komitmen Kementerian Sosial membuka ruang pengawasan dan pendampingan dariKPK juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mendorong budaya birokrasi yang semakin profesional, terbuka, dan berintegritas. Kolaborasi antarlembagamemperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa program sosial berskala besarmemerlukan pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengawasan yang terintegrasi, kualitas program dapat terus dijaga sehinggamanfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, khususnyaanak-anak dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan dukungan negara dalam memperoleh pendidikan yang layak.Di sisi lain, perhatian Wakil Ketua KPK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini